paparan uu 23 tahun 2014. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. paparan uu 23 tahun 2014

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 5, 2015 • 0 likes • 19,348 views Download Now Download to read offline Government & Nonprofit Poin-poin penting penjelasan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Alma'Arif Pangulu Follow General Administrator. (Fak. 08 tahun 2015 tentang Pemberdayaan. Formulir Skema Impor Aplikasi e-Bupot PPh Pasal. Apr 29, 2020 · Undang -Undang No 23 Tahun 2014 Mengatur Tentang Pembagian Wilayah Negara, Kekuasaan Pemerintahan, Urusan Pemerintahan, Kewenangan Daerah Provinsi Di Laut Dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan, Penataan Daerah, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Perda Dan Perkada, BUMD, Pelayanan Publik, Kawasan Khusus Dan Kawasan. Created Date: 4/30/2013 3:12:21 PMUNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014. 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Dalam UU AP ini diatur mengenai tata. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 94 tayangan 147 halaman. Komitmen Seimbangkan Ekonomi dan Ekologi, KKP Siapkan Program Rehabilitasi Mangrove. . TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN . Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU 23/2014) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU 32/2004), telah memicu permasalahan baru, karena selain peme-rintah daerah kabupaten/kota merasa diperlakukan tidak adil, juga disebabkan UU 23/2014 dikeluarkan tanpa persiapan yang matang, sehingga menimbulkan• Merevisi sebagian isi UU No. harwanto@yahoo. - 2 - Mengingat : 1. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. iceu novida adinata Follow. UU no 23 tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah yang tebalnya lebih dari 400 halaman. Selamat berdesa, sejahtera selalu. 9, LN. Kode. Paparan Uu 29 tahun 2014. 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan. KONSEPSI BARU PEMERINTAHAN DAERAH UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERAKHIR DIUBAH DENGAN UU NO 9 THN 2015 DR. Judul. Perubahan tentang UU Perlindungan Anak di tetapkan dengan Undang-Undang. 23 Juli 2022. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 21 Tahun 2001; dan UU Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Dengan berlakuknya UU 23 Tahun 2014, maka pasal – pasal dalam Undang – Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan. Tempat Penetapan. Nama Alamat No. 5K views • 27 slides Presentasi asisten pemerintahan Gema Bangsawan 5. Pulau Batu Berhanti. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Pengganti UU No. 1. 23 Tahun 2014 dalam pelaksanaannya tidak mengurangi atau tidak membelenggu kemandirian daerah. Nov 14, 2022 · 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Matriks pembagian urusan pemerintahan kab/kota menurut UU 23 Th 2014 1 . UU 23 tahun 2014 lahir dari adanya keresahan akan dampak negatif yang ditimbulkan UU no 32 tahun 2004. Undang-Undang yang Mengatur Tentang Pemerintahan Daerah Adalah UU No 23 Tahun 2014. . Paparan isu strategis dan langkah-langkah persiapan Implementasi UU No 23 Tahun 2014 3. pdf. Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat. 24 Februari 2014 yang ditujukan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Berikut ini terdapat beberapa lembaga negara indonesia, terdiri atas: 1. Ada banyak faktor yang memengaruhi pasang surut desentralisasi, terutama watak kekuasaan negaraNOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pemberlakukan UU No. Galeri. Berbeda dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan terminologi “ kebijakan daerah” sebanyak 15 (lima belas) kali meliputi: 1. Buka menu navigasi. Foto: RES. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Hubungan. Sign In. Goverment at Goverment of Ciamis. Perencanaan Kontinjensi - Tinjauan Tentang Beberapa Pedoman Perencanaan Dan Rencana Kontinjensi. 23. (23 Januari 2014) Sumber: UU 23/2003, UU 42/2008, UU 7/2017, dan Putusan MK No 14/PUU-XI/2013. 13 TAHUN 2018 TENTANG SERAH SIMPAN KCKR. 5 Tahun 1962 tersebut menjadi tidak berlaku,2 hanya saja peraturan pelaksananya selama tidak bertentangan dengan UU No. 29. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara. Nomor. Untuk Nanti. LN. Kategori Regulasi. UU 32 TAHUN 2004. pdf. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan: 1. Undang-Undang 23/2014 tentangUU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. previous post: Previous; next post: Next; Badan Kepegawaian Negara. 103 pergub 133 tahun 2018 PAPARAN SOSIALISASI IMPLEMENTASI PERGUB. 23. Deskripsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014. Download Free PDF View PDF. Lahirnya UU baru bukan tanpa masalah, setidaknya dapat dilihat dilihat dalam aspek teknis dan yuridis normatif. 1. Bogor (ANTARA News) - Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri merampungkan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. UU 23 tahun 2014 ttg bangunan gedung by sibuyungunyu. Uu: Nomor: 23: Tempat Penetapan: JAKARTA: Tanggal Penetapan: 30 September 2014: Tanggal Diundangkan: 02 Oktober 2014: Sumber: LN 2014 (244): 212 HLM, TLN 5587: 101 HLM: Status:. Paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. UU nomor 5 tahun 2014. UU No. , M. Sedangkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 mengatur bahwa Informasi Keuangan Daerah paling sedikit memuat:15 dengan penuh dinamika, pada Pencarian dan Pertolongan UNDANG-UNDANG NOMOR. (UU No. DPRD membentuk Perda bersama Gubernur b. 1). Aug. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Perpres tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. Mencabut : Permen PAN & RB No. 18, 2014 • 0 likes • 146,988 views. 2017. 72. id : 43 hlm. gerak makassar. 4, LN. 2017 No. E. 30 Tahun 2014 Adminsitrasi Pemerintahan BIROKRASI BERSIH, AKUNTABEL DAN MELAYANI UU No. an analisis 45 an 24 an agaan 5 an 25 an an 45 an 26 egis an 45) egis 27 ga i 45 an 28 egis 5 ani 32) ei 90 an 33 l l 18) an. Jika dicermati, terdapat pergeseran yang mendasar antara apa yang ditegaskan dalam UUD 1945 dan Undang-undang No. LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA I. Kritik dan Saran Untuk Perbaikan UU No. Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. , m. Dirjen otda-kemendagri-implementasi-uu-23-tahun-2014 Aksi SETAPAK 4. Daftar Masuk. Dasar hukum Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum pemberlakuan UU No. Belum Tersedia. Lampiran PB Nomor 4 Tahun 2014 1: UNDUH: 23: Lamprian PB Nomor 4 Tahun 2014. 15 September 2017 Sumber. PELAKSANAAN KEGIATAN. Kemdagri Implementasi UU 23 Tahun 2014 Dan Pengarusutamaan PRB. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. dinyatakan bahwa Rancangan Timmus, Timsin, Raker untuk. RUU Pelayanan Publik – UU No. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Reghi Perdana, SH, LLM Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas Februari 2016 A. . NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TRANSPORTASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,. Secara khusus persoalan perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada BAB X Bagian Kedua dan Ketiga antara pasal 260 hingga pasal. UU 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara ditempatkan dalam Lembaran Negara. Kelembagaan, Standardisasi, Penilaian Kesesuaian, kerja sama, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, serta sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam. RUU ASN – UU No. kelola perusahaan yang baik. Related Papers. com - 2024 akan menjadi tahun politik besar-besaran di Indonesia. 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk. Feb 26, 2019 · Sementara sebagai pelaksana UU 23 Tahun 2014, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Kick Off #BulanCintaLaut, Menteri Trenggono Pungut Sampah di Pantai Parangkusumo. 2. 58, TLN NO. 305 6,2% 5,4% Rata-rata Pertumbuhan 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 TRANSFORMASI EKONOMI harus dimulai pada tahun 2020-2024 untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju 2020 menjadi negara 4. Jan 24, 2014 · 1. See Full PDF Download PDF. PP No 36 Tahun 2021. MATERI PERDA DAN PERKADA UU NO 23 TAHUN 2014. PP 64 TAHUN 2021. pokok-pokok uu no. Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019 Kebijakan Manajemen ASN Kebijakan Manajemen PNS Kebijakan Manajemen PPPK Kebijakan Penilaian Kinerja PNS Kebijakan Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan. Sedangkan pasal 4 ayat (3) Apabila KPH terdiri atas lebih dari satu fungsi pokok hutan, maka penetapan KPH didasarkan kepada fungsi pokok hutan yang luasannya dominan. Peraturan Pemerintah (PP) No. UU 23/2014 TTG. Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diterbitkan, maka Perpres No. Mencabut : Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan. Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,. UU-NOMOR-9-TAHUN-2015-PERUBAHAN-KEDUA-ATAS-UU-NO. UU No. Shilvina Widi. LATAR BELAKANG Menyelenggarakan pembangunan kesehatan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan keperawatan; Peningkatan. MATRIKS. 23 Tahun 2014. 4 Maret 2021, 14:08. 2023. Dimana UU No. APBN. JAKARTA, KOMPAS. Sebagai konstitusi, UUD 1945 mengalami perkembangan sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di. Maka, ditetapkan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 23. NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Tipe Dokumen. 2014 UNDANG-UNDANG NO. UU No. 02. Pada saat UU ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada UU ini. pptx. Presiden Joko Widodo menandatangani UU Nomor 12 Tahun 2022 itu pada 9 Mei 2022. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara SI Kearsipan UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Penyebarluasan. 7 TAHUN 2018 Oleh : Ahmad Hidayat, S. Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak Coach RFIRMANS 3. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor30 tahun 2014. pptx - Download as a PDF or view online for free. bahwa air sebagai bagian dari sumber daya airDasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2006; UU Nomor 2 Tahun 2020; dan UU Nomor 9 Tahun 2020. mencabut: 1. Riko Syahrudin. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dashboard;. 20 tahun 2001 berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK". PP ini mengatur mengenai: 1) kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 2) pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil NegaraPelanggaran Kedaulatan negara di ruang udara. 27 Desember 2017 Tanggal Pengundangan. LAMPIRAN UU NO. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Hubungan. Download Free PDF View PDF. Haris Al Khoeri. UU 23 Tahun 2014 Pasal 298 ayat (3) “Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cipta Kerja. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Wajib UU No. 33 Tahun 2004, UU No. Paparan Topik. UU No 23 tahun 2014 ini sudah jelas di buat oleh lembaga negara yang berwenang yaitu dalam hal ini Presiden dan DPR, selanjutnya lebih jelasnya saya akan menganalisis nya perpasal. 54. . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 3. Dokumen ini juga menjelaskan tentang peran dan fungsi BPKP sebagai APIP dalam melakukan pengawasan dan pemberian rekomendasi terkait pengelolaan. . Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun. UU ini mengatur mengenai. Jenis. Kemampuan keuangan daerah Urusan Pemerintahan Menurut UU 23 Tahun 2014 O “kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat” Urusan Pemerintahan ada lima bagian a.